Social Forestry untuk siapa ?

          Sebuah program pengelolaan hutan yang diadopsi oleh Indonesia dari bangsa Eropa pada sekitar tahun 1970an. Sebelumnya telah diterapkan dua jenis sistem pengelolaan hutan Indonesia yaitu yang petama kali diterapkan adalah hutan sebagai sumberdaya yang dapat dieksploitasi untuk kemakmuran rakyat (Timber extraction). Pandangan ini pernah menjadi salah satu bentuk pengelolaan hutan di jaman penjajahan Belanda tepatnya sebelum tahun 1800.

             Pada masa ini hutan hanya dipandang sebagai mesin penghasil kayu untuk kemakmuran masyarakat. Sebenarnya tujuan dari bentuk pengelolaan ini mulia yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Masyarakat yang tinggal disekitar hutan dengan kemampuan ekonomi bawah diharapkan akan ikut terangkat  nail kesejahteraannya dari hasil hutan yang diambil dari kawasan sekitar mereka. Di lapangan kenyataan yang terjadi berbeda, aplikasi dilapangan sangat bertolak belakang dengan tujuan semula. Hasil penjualan kayu-kayu (Jati) pada masa itu hanya berputar pada kaum penjajah dan bangsawan saja, sedangkan masyarakat yang menjadi blandong (sebutan untuk penebang kayu) hanya dibayar murah untuk kerja kerasnya. Luasan hutan yang rusak akibat penebangan semakin luas.
Sekitar awal tahun 1800 dikirimlah utusan dari Belanda yaitu Jenderal Deandles yang melahirkan pandangan baru mengenai pengelolaan hutan yaitu Timber Management. Sebuah pengelolaan hutan yang sudah memasukkan unsur permudaan hutan kembali sebagai upaya rehabilitasi hutan bekas tebangan. Deandles juga sebagai pencetus sistem jatah tebangan yaitu seluruh kawasan hutan di Jawa dibagi habis kedalam unit-unit pengelolaan agar mempermudah pengelolaan dan pengawasan hutan serta menjamin kelestarian hasil produksi kawasan hutan. Lagi-lagi dampak dari kebijakan tersebut kurang dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan.

         Awal tahun 1970an, Indonesia mulai mengadopsi sistem Social Forestry (SF) dari Eropa. Sistem ini melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di dalam kebijakan yang akan diterapkan. Kemunculan SF ini dilatarbelakangi oleh kegagalan dua sistem pengelolaan hutan sebelumnya yang berimbas kepada tingkat deforestasi (kerusakan hutan) yang sangat tinggi serta kemiskinan masyarakat sekitar hutan sehingga pada sekitar tahun ini konflik sosial mulai muncul seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Kemasyarakatan (HKM) merupakan contoh dari sistem SF tersebut. Di dalam sistem ini dibentuk kelompok-kelompok tani yang dipimpin oleh seorang ketua. Ketua bertugas untuk mengkoordinasi segala bentuk pengelolaan hutan yang mereka kelola. Memang program tersebut sangat membantu pemerintah didalam pengelolaan hutan karena dengan biaya yang tidak begitu tinggi pemerintah dapat menjamin hutannya dalam kondisi terawat.

           Pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta khawatir akan kondisi hutan yang ada karena tekanan masyarakat sangat tinggi terhadap akses pemanfaatan ke dalam hutan sehingga mereka khawatir seluruh sumberdaya hutan akan habis apabila tidak segera diambil tindakan, oleh karena itu SF saat ini dianggap sistem yang sesuai diterapkan di Indonesia terutama di pulau Jawa. Disisi lain, sistem SF masih menimbulkan beberapa masalah yang mungkin kurang disadari oleh pihak selain pemerintah tentunya bahwa kebijakan ini menjadikan masayarakat sebagai objek pelaksana kebijakan dari pusat (pemerintah) padahal seharusnya SF merupakan sistem yang dijalankan berdasarkan keterlibatan masyarakat pula, mau diapakan hutan disekitarnya menurut kebutuhan mereka. Memang masyarakat diperkenankan untuk mengolah lahan disela-sela tanaman pokok sebagai lahan tumpangsari, akan tetapi hal tersebut tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian mereka. Aturan-aturan yang ada di SF seolah-olah hanya dibuat dan dipaksa diterapkan di masyarakat dengan larangan ini itu yang sangat membatasi masyarakat untuk mengakses hutan. Hal ini menunjukan sebenarnya pemerintah memang tidak ingin agar masyarakat sekitar hutan itu tidak berkembang dengan kata lain dibatasi aksesnya baik secara infrastruktur maupun perekonomian karena dikhawatirkan akan terjadi perubahan pola hidup yang diprediksikan berdampak kepada kawasan hutan yang ada.

        Sebenarnya menurut saya, masyarakat sekitar hutan tidak akan memanfaatkan hutan dengan berlebihan seperti kekhawatiran yang terjadi selama ini dengan catatan mereka juga diberi andil untuk memutuskan untuk apa kawasan hutan disekitar mereka akan dikelola selanjutnya.
Semoga kedepannya hutan di Indonesia menjadi lebih baik :)

0 comments:

Newer Post Older Post Home

 

Followers

Pakai Aplikasi Paytren

Investasi Pohon

Total Pageviews

Visitors

Translate This Page

Wisata Hati Business School

 

Templates by Drajat Dwi Hartono | CSS3 by David Walsh | Powered by {N}Code & Blogger